• Apakah Dana Bansos Itu

    Bantuan sosial (bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang beretujuan melindungi dari kemungkinan dari terjadinya risiko sosial

    Bansos diperuntukkan individu atau keluarga, dimana persyaratan penerima bansos permohonan ditandatangani oleh pemohon sendiri dan diketahui RT, lurah/kades yang memuat maksud dantujuan penggunaan, jumlah bantuan yang dimohonkan, identitas legkap pemohon, nomor KTP, pekerjaan dan status perkawinan, nomor rekening di Bank BPD

Prosedur Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

  • 1. Pemohon Pengajuan Proposal Hibah atau Bantuan Sosial

    Menurut Peraturan Gubernur Banten, pemohon bisa dikategorikan sebagai :

    1. Masyarakat
    2. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum
    3. Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum
    4. Organisasi Tertentu

    Adapun hibah atau bantuan sosial yang dimaksudkan adalah :

    • Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
    • Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosialyang diajukan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang maupun jasa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

    Hibah yang dimaksud bisa berupa uang, barang maupun jasa. Pemberian hibah dari Pemerintah Hibah berupa uang kepada Masyarakat diberikan paling tinggi Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pekerjaan konstruksi dan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pekerjaan non konstruksi.

    Adapun pemohon yang berasal dari Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, harus memiliki :

    • Memiliki kepengurusan yang jelas
    • Mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    • Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten
    • Memiliki sekretariat tetap

    Adapun pemohon yang berasal dari Organisasi tertentu, harus memiliki :

    • kepengurusannya ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Induk atau Gubernur
    • Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten
    • Memiliki sekretariat tetap
  • 2. Syarat Pengajuan Proposal Permohonan dan Survei Lapangan

    Untuk pengajuan proposal permohonan beberapa dokumen yang harus disiapkan yakni :

    1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat
    2. Proposal, sekurang-kurangnya memuat:
      • Maksud dan tujuan
      • Rencana anggaran biaya
      • Rencana Pelaksanaan Kegiatan
      • Profil lembaga
      • Susunan pengurus/panitia
      • Surat pernyataan tidak menerima hibah tahun sebelumnya
    3. Lampiran Proposal terdiri dari:
      • Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara pengurus/panitia dan nomor telepon yang dapat dihubungi
      • Rekomendasi dari instansi terkait kabupaten/kota
      • Surat keterangan domisili dari Desa/Lurah setempat
      • Foto lokasi kegiatan

    Apabila pemohon berasal dari organisasi yang disebutkan sebelumnya pada kategori pemohon adapun tambahan lampiran yang harus disertakan yakni :

    • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    • Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
    • Akte Notaris
    • Bukti kepemilikan gedung atau buktikontrak /sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang kantor sekretariatnya menyewa
    • Gambar teknis untuk kegiatan konstruksi
    • Bukti kepemilikan status tanah yang akan dibangun atas nama lembaga
    • Surat Keterangan Terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

    Pemohon membuat proposal pengajuan permohonan untuk disampaikan melalui Biro Umum untuk diregistrasikan dan diperiksa, apabila proposal tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon. Apabila proposal dinilai lengkap dan sesuai maka proses berikutnya adalah diserahkan kepada SKPD.

    SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menerima, mengevaluasi usulan hibah dan bantuan sosial serta merekomendasikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

    Kepala SKPD terkait dalam melaksanakan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah dibantu oleh Tim evaluasi SKPD.

    Tim Evaluasi SKPD ini bertugas untuk :

    • Memverifikasi persyaratan administrasi pemohon
    • Melakukan Survey lokasi pemohon
    • Memberikan kajian secara tertulis atas kelayakan besaran uang, jenis barang/jasa kepada kepala SKPD

    Hasil Evaluasi yang permohonannya dinyatakan lengkap menjadi dasar rekomendasi kepala SKPD untuk menyetujui permohonan pemohon yang nantinya akan direkomendasikan. Rekomendasi yang dimaksud akan disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.

  • 3. Evaluasi Rekomendasi Pengajuan Proposal

    Setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim SKPD mengenai hasil evaluasi lapangan serta kelengkapan administrasi pemohon, maka proses berikutnya yakni evaluasi yang dilakukan oleh Tim Teknis TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

    Tim Teknis TAPD ini adalah tim yang melakukan penilaian rekomendasi dari SKPD terkait besaran/jenis pemberian Hibah berupa uang/barang/jasa dan Bantuan Sosial berupa uang/barang serta jumlah calon penerima.

    Apabila proposal permohonan yang dinilai oleh tim teknis TAPD sudah sesuai dan dinyatakan layak, maka tim teknis TAPD membuat Daftar Rekomendasi Gabungan yang nantinya akan diuploadkan data nya dan ditampilkan via website untuk mendapat penilaian serta masukan dari masyarakat.

    Namun apabila proposal permohonan yang dinilai dinyatakan tidak layak maka proposal permohonan tersebut akan gugur dan dikembalikan kepada pemohon.

  • 4. Nota Pertimbangan

    Proses berikutnya yakni dibuatnya konsep nota pertimbangan hasil dari evaluasi rekomendasi dari TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah yang dituangkan dalam Nota Pertimbangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

    Nota Pertimbangan TAPD disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar pencantuman besaran belanja hibah dalam Rancangan KUA-PPAS untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.

    Apabila Nota Pertimbangan telah disetujui kemudian jumlah Belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana yang sudah dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah atau jasa, dan rincian objek Belanja Hibah barang atau jasa sesuai dengan proposal yang sebelumnya telah dievaluasi dan disetujui.

    Rincian objek Belanja Hibah memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Hibah atau permohonan yang diajukan dan telah disetujui sebelumnya yang nantinya akan disesuaikan dengan RAPBD dan APBD daerah.

    Setelah disesuaikan dengan RAPBD dan APBD kemudian akan dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

    Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran DPPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

    DPA/DPPA sebagaimana dimaksud terdiri dari DPA/DPPA-PPKD untuk belanja hibah dalam bentuk uang dan DPA/DPPA-SKPD terkait untuk belanja hibah dalam bentuk barang/jasa.

    Gubernur akan mengeluarkan SK Calon Penerima yang menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/P-APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/P-APBD, yang akan menjadi dasar penyaluran/penyerahan belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah.

  • 5. Proses Pencairan

    Setelah ditetapkannya calon penerima hibah atau pemohon berdasarkan SK Gubernur, kemudian akan diterbitkannya NPHD atau disebut juga Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

    Setelah Perjanjian ditandatangani, dana hibah yang telah disetujui akan ditransfer ke rekening penerima hibah.

  • 6. Penggunaan Dana

    Pengelolaan atau penggunaan pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan format-format sebagaimana tercantum dalam proposal yang sebelumnya sudah diajukan dan disetujui.

    Apabila penggunaan hibah atau bantuan sosial tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

  • 7. Pelaporan Pertanggungjawaban

    Laporan penggunaan Bantuan Sosial disusun dalam surat yang memuat realisasi penggunaan dan uraian mengenai Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui, serta ditandatangani oleh kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial.

    Apabila penggunaan hibah atau bantuan sosial tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

    Penerima hibah dapat dikenakan sanksi ,disebabkan hal sebagai berikut:

    • Penerima hibah tidak melaporkan penggunaan dana
    • Penerima hibah belum melengkapi/didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah (bukti tidak memadai) sebagaimana dipersyaratkan dalam NPHD
    • Penerima hibah tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya

    Penerima bantuan sosial tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan usulan, Kepala SKPD melakukan :

    • Memberikan surat perihal perbaikan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan usulan
    • Memberikan surat teguran I, surat teguran II dan surat teguran ke III, apabila tetap tidak memperbaiki
    • Memerintahkan penerima bantuan sosial menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Banten terhadap pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan usulan

    Masyarakat dapat memberikan informasi/pengaduan terhadap proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial.

    Informasi masyarakat dapat disampaikan secara tertulis maupun melalui situs web pemerintah daerah.

    Informasi masyarakat melalui situs Web Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengakses situs web dan mengisi daftar isian sebagaimana disediakan dalam situs web Pemerintah Daerah.

    Informasi masyarakat dapat ditindaklanjuti jika melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

    • Foto copy KTP
    • Alamat lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi
    • Bukti-bukti terkait permasalahan yang diadukan